-->
  • Jelajahi

    Copyright © Timesnews.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Kebijakan Relokasi Pendamping Desa Kader NU Diingatkan Sejarah Perlakuan Buruk ala Ukhuwah Kusiriyah

    timesnews.id
    Kamis, 10 September 2026, September 10, 2026 WIB Last Updated 2026-09-11T06:20:14Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    JATIM | TIMES NEWS - Kebijakan mutasi dan relokasi pendamping desa yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali memicu perhatian publik. Langkah yang dinilai jauh dari aspek profesional dan manajerial itu dianggap mengingatkan kembali pada pola perlakuan buruk di masa lalu terhadap warga nahdliyin.


    Zulkarnain Mahmud, aktivis muda NU sekaligus mantan Ketua Lakpesdam NU Kota Pasuruan, menilai kebijakan tersebut tidak sekadar persoalan administratif. Ia melihat ada pola yang mengulang kenangan buruk hubungan antara kelompok tertentu dengan warga NU.


    “Dahulu kita punya memori pahit tentang persekusi terhadap amaliyah NU. Sekarang pola itu muncul lagi, bukan melalui narasi, melainkan melalui pemindahan kader-kader NU yang bekerja sebagai pendamping desa ke tempat yang jauh dari domisili mereka,” kata Zulkarnain.


    Ia mengingatkan pernyataan KH Abdul Wahab Chasbullah yang menyebut perilaku semacam itu sebagai *ukhuwah kusiriyah*, hubungan yang menempatkan nahdliyin sekadar sebagai “kuda” yang dikendalikan sesuka hati. Menurut Zulkarnain, praktik mutasi massal yang terjadi saat ini mencerminkan pola serupa.


    Menteri Desa Yandri Susanto yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai perlu lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyentuh langsung kader NU di tingkat desa. Zulkarnain menekankan bahwa langkah tersebut berpotensi membuka kembali luka sejarah yang sempat mereda.


    Ia mengapresiasi sikap tegas Ketua PW GP Ansor Jawa Timur H. Musyafa Safril yang telah mengecam kebijakan tersebut. Dukungan penuh diberikan kepada Ansor Jatim untuk mengambil langkah lebih lanjut.


    “Jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan kebijakan dari Kemendes, kami mendorong PW GP Ansor Jawa Timur untuk segera menetapkan sikap organisasi berupa gerakan politik konfrontasi terhadap Kemendes dan kekuatan politik yang mendukungnya. Sejarah GP Ansor sudah teruji dalam melawan kedzaliman,” tegas Zulkarnain.


    Ia menambahkan bahwa semangat konfrontasi untuk menegakkan keadilan masih tertanam kuat di tubuh Ansor. “DNA gerakan itu masih hidup. Jika keputusan organisasi disahkan, kader siap bergerak secara total,” pungkasnya. (**) 

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini